Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah strategis dalam jalur
mobilisasi dan memiliki sumber daya potensial memegang peran penting
dalam pembangunan, khususnya pembangunan Propinsi Jawa Barat. Saat ini
Kabupaten Sumedang disamping merupakan salah satu penyumbang Sektor
Pertanian bagi perekonomian Jawa Barat, juga merupakan lokasi berbagai
perguruan tinggi terkemuka sebagai tempat investasi sumber daya manusia. 

Peran Kabupaten Sumedang dalam pembangunan di atas tentunya tidak terlepas dari kuatnya pondasi pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari 26 Kecamatan. Dilihat dari aspek ekonomi, pembangunan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada tahun 2007-2011 selalu mengalami peningakatan. Namun demikian dari seluruh kecamatan tersebut, hanya 6 kecamatan yang memiliki LPE di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang.
Terkait dengan visi dan misi RPJMD 2009-2013 mengenai bidang mata pencaharian layak dan berkesinambungan, terdapat tantangan bahwa peningkatan LPE di Kabupaten Sumedang belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Walaupun Indeks Gini Kabupaten Sumedang pada tahun 2011 menunjukkan angka ketimpangan rendah yaitu 0,3 namun pembangunan perlu menjamin bahwa di tingkat kecamatan atau pelosok terdapat pemertaan akses yang lebih berkeadilan terhadap seluruh sumber daya ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Dengan demikian untuk mengetahui seberapa besar pemerataan pembangunan, khususnya pemerataan ekonomi di tingkat kecamatan di Kabupaten Sumedang, diperlukan adanya pengukuran distribusi pendapatan di tingkat kecamatan. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah Indeks Gini yang merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Lebih lanjut, terkait dengan rencana pembangunan tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sumedang di atas, pengukuran Indeks Gini yang dilakukan secara berkesinambungan diperlukan untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan pemerataan pendapatan terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Discussant: Dr. Bagdja Muljarijadi