Debat publik mengenai keberhasilan pembangunan sering mengkerucut pada silang pendapat antara klaim pemerintah tentang berhasilnya pembangunan di satu sisi, dan keraguan bahkan penolakan masyarakat karena berbedanya fakta yang terjadi di lapangan di sisi lain.

Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Pengkajian Ekonomi atau LP3E, lembaga dibawah Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran atau dikenal juga sebagai Center for Economics and Development Studies (CEDS) melihat bahwa sering inti permasalahan bukan pada salahnya metode perhitungan indikator-indikatornya, tetapi masyarakat memang melihat dan merasakan hal-hal yang tidak terepresentasikan oleh indikator-indikator itu.

Indikator-indikator pembangunan terutama yang bersifat makro seperti pendapatan per kapita, misalnya, adalah ukuran rata-rata yang mengabaikan siapa yang menikmatinya. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2011 adalah Rp 32 juta per tahun atau 11 juta per bulan per keluarga. Betulkah kebanyakan rakyat Indonesia sesejahtera itu? Bank Dunia menghitung bahwa penduduk miskin Indonesia yaitu yang hidup dibawah Rp 10.000 per hari per orang masih lebih dari 100 juta orang. Ini artinya pembangunan ekonomi kita ternyata sebagian besar masih dinikmati segelintir orang saja. Jika demikian, tentu wajar sebagian besar masyarakat merasa tidak terwakili dengan klaim keberhasilan pembangunan yang hanya dihitung dengan pendapatan per kapita.

Selain itu berbagai indikator pembangunan manusia yang diumumkan pemerintah seperti tingkat partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan dan lain sebagainya hanya dilaporkan nilai rata-rata nasionalnya saja. Jarang sekali masyarakat dapat mengakses informasi bagaimana kemajuan golongan masyarakat 20% termiskin misalnya dalam indikator-indikator tersebut.

Oleh karena itu LP3E/CEDS menganggap wajar jika pertentangan-pertentangan tentang kemajuan pembangunan sering mengemuka dalam konteks debat publik di berbagai arena baik media mapun politik. Sayangnya, sampai detik ini pemerintah masih memonopoli peran penyediaan indikator-indikator pembangunan tersebut. Ini membuat masyarakat berada dalam posisi sulit karena tidak memiliki indikator-indikator pembanding yang bisa dipertanggunjawabkan secara akademis.  
Disinilah LP3E, sebagai sebuah lembaga yang mengemban misi penelitian dan juga pengabdian masyarakat tergugah untuk berperan lebih banyak. Ketika USAID dibawah program Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI) mengumumkan kompetisi hibah penelitian dan pengembangan institusi di awal tahun 2012, LP3E kemudian mengajukan proposal dengan judul Strengthening Institution to Improve Public Debate on Equity Aspects of Development Outcomes. 

LP3E kemudian berhasil terpilih sebagai satu dari beberapa institusi yang proposalnya disetujui dari sekian banyak institusi yang melamar. Dr. Arief Anshory Yusuf, Kepala LP3E serta team leader dari penyusunan proposal mengatakan bahwa dengan dukungan pendanaan ini, LP3E dalam setahun kedepan akan menghasilkan 6 judul riset, 6 reseach papers, dan sebuah dashboard online dengan alamat www.keberpihakan.org yang akan menjadi portal tempat masyarakat dapat mengakses berbagai indikator-indikator pembangunan alternatif yang lebih berpihak atau mewakili rakyat banyak. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan posisi masyarakat dalam berkontribusi terhadap debat publik akan menjadi lebih baik dan kebijakan pemerintah menjadi lebih terkontrol dan pada akhirnya pembangunan menjadi lebih berpihak kepada rakyat.